nusakini.com--Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berharap pemerintah daerah (Pemda) dapat mengoptimalkan sistem e-planning (perencanaan elektronik) untuk meminimalisir potensi korupsi para pejabat, termasuk kepala daerah. 

“Mendagri, KPK dan BPK sudah diskusi. Setiap ampil putusan politik gunakan e-planning sehingga transparan, masyarakat bisa ikut akses dan melihat. Setidaknya minimalisir korupsi,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Senin (5/12). 

• Wali Kota Munafri Tegaskan Politisi Duduk di Perusda Mundur dari Parpol
• Hasto Respon Pernyataan Jokowi Soal Nyaman Pakai Dasi Kuning
• Ketua Dewan Pertimbangan NasDem Mundur dari Partai
• Inilah Tata Cara Pengunduran Diri Pejabat Yang Maju Menjadi Capres/Cawapres
• Kominfo Dorong Komitmen Parpol Terapkan Keterbukaan Informasi

Sistem tersebut kata dia saat ini sudah mulai berjalan. Menurut Tjahjo ada sebagian daerah yang memang sudah memanfaatkan e-planning secara optimal. Ada juga yang baru merintis. Ke depannya, dia berharap semua daerah menerapkannya. 

Dengan begitu, masyarakat bisa langsung memantau. Namun mereka juga harus berani sampaikan kalau ada pihak pemda yang tidak sesuai aturan. Itu bagian dari fungsi pengawasan. Selain itu, para pemangku jabatan juga diminta untuk sadar diri. 

“Kita harus semua semakin sadar. Tidak bisa kami (Pemerintah pusat) kontrol juga 24 jam. Masyarakat juga harus berani sampaikan. Itu bagian dari fungsi pengawasan. Sampaikan kalau ada yang tidak sesuai aturan,” tambah dia. 

Selain dengan adanya sistem e-planning, kata Tjahjo partai politik (Parpol) juga berperan dalam mengurangi potensi korupsi di daerah. Salah satunya dengan seleksi ketat kepada calon kepala daerah, misal psikotes dan tak memilih calon bermasalah.(p/ab)